Penulis: Michael Ronaldo
Pernahkah Anda mendengar anggapan—atau mungkin pertanyaan iseng—di masyarakat:
“Kalau nasabah Bank Syariah pindah agama (murtad) di tengah jalan, berarti akadnya batal demi hukum dong? Kan syarat Islam-nya sudah hilang, jadi sisa utangnya tidak perlu dibayar?”
Sekilas, logika ini terdengar masuk akal bagi orang awam. Bank Syariah identik dengan agama Islam, jadi jika nasabahnya tidak lagi memeluk Islam, seolah-olah hubungan hukumnya putus. Meskipun nasabah pindah agama, akad syariah yang telah dilakukan tetap mengikat sehingga utang tidak serta merta lunas.
Hati-hati. Jika Anda atau kerabat Anda memegang prinsip ini dan sengaja berhenti membayar cicilan, Anda sedang berjalan menuju jurang masalah hukum yang fatal.
Sebagai praktisi hukum di QJ Law Firm, saya sering menemui kesalahpahaman ini. Mari kita bedah fakta hukumnya secara jernih, agar Anda tidak tersesat oleh “mitos jalanan”.
Mitos: “Saya Bukan Muslim Lagi, Hukum Syariah Tidak Berlaku Bagi Saya”
Banyak debitur beranggapan bahwa kewenangan Pengadilan Agama atau aturan Bank Syariah hanya mengikat selama KTP mereka berstatus Islam. Ketika status agama berubah, mereka merasa punya “tiket emas” untuk membatalkan perjanjian atau memindahkan kasus ke Pengadilan Negeri untuk mengulur waktu.
Apakah hukum Indonesia membenarkan hal ini? Jawabannya tegas: TIDAK.
Berikut adalah 3 alasan hukum mengapa utang Anda tetap “mengejar” meski Anda berpindah keyakinan seribu kali sekalipun.
1. Akad Dinilai Saat Tanda Tangan (Asas Kecakapan)
Dalam hukum perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), sah atau tidaknya sebuah kontrak dinilai pada saat kontrak itu dibuat (tempus delicti).
Pertanyaannya sederhana:
- Saat Anda menandatangani akad pembiayaan 5 tahun lalu, apakah Anda cakap hukum (dewasa & sadar)? Ya.
- Apakah saat itu Anda sepakat dengan skema syariah? Ya.
Jika jawabannya “Ya”, maka perjanjian itu sah dan mengikat sempurna. Perubahan status pribadi Anda di masa depan (pindah agama, menikah lagi, atau pindah kewarganegaraan) tidak membatalkan momen sahnya perjanjian tersebut. Akad itu sudah lahir dengan sempurna.
Baca Juga: Masih bingung dengan batasan utang syariah modern? Simak juga analisis mendalam kami tentang Paylater dan Pinjol dalam Hukum Ekonomi Islam untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang fitur “beli sekarang, bayar nanti”.
2. Janji adalah Undang-Undang (Pacta Sunt Servanda)
Hukum Indonesia menganut asas Pacta Sunt Servanda (Pasal 1338 KUHPerdata). Artinya, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
Akad Syariah yang Anda tandatangani bukan sekadar “janji agama”, melainkan kontrak perdata. Penundukan diri Anda terhadap hukum syariah dalam kontrak tersebut bersifat kontraktual (contractual submission). Artinya, Anda sudah berjanji secara hukum untuk menyelesaikan kewajiban dengan cara syariah sampai lunas. Agama Anda boleh berubah, tapi janji hukum Anda tetap mengikat.
3. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama
Jangan berpikir bisa “lari” ke Pengadilan Negeri dengan dalih sudah bukan Muslim.
Sesuai dengan regulasi perbankan nasional yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta yurisprudensi Mahkamah Agung, prinsip yang berlaku adalah Kompetensi Absolut. Sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan mutlak Pengadilan Agama berdasarkan jenis akadnya (objek sengketa), bukan berdasarkan agama pelakunya saat ini (subjek sengketa).
Memang, Anda bisa saja mengajukan eksepsi atau perlawanan hukum ke Pengadilan Negeri. Namun, pengalaman kami menangani sengketa perbankan menunjukkan bahwa itu hanya akan menunda eksekusi sesaat (buying time).
Pada akhirnya, palu hakim akan tetap mewajibkan Anda melunasi utang tersebut. Biaya pengacara dan denda yang Anda keluarkan untuk “mengakali hukum” justru akan lebih besar daripada biaya penyelesaian utang itu sendiri.
Solusi: Jangan Lari, Tapi Hadapi dengan Cerdas
Lalu, bagaimana jika Anda memang sudah berpindah keyakinan dan merasa “tidak nyaman” lagi terikat dengan aturan-aturan syariah yang mendetail?
Jangan menghilang atau memancing gugatan. Langkah hukum yang elegan dan profesional adalah:
- Lakukan “Voluntary Buy-Out” (Pelunasan Dipercepat): Ajukan permohonan ke bank untuk melunasi sisa pokok pembiayaan.
- Take Over (Alih Kredit): Anda bisa memindahkan fasilitas pembiayaan Anda ke bank konvensional melalui skema take over. Ini solusi win-win. Anda mendapat kenyamanan sistem baru, bank syariah mendapatkan pelunasan haknya.
- Restrukturisasi: Jika masalahnya adalah kemampuan bayar, bicarakan secara jujur dengan bank untuk mencari skema keringanan.
Kesimpulan
Dari penjelasan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa utang bank syariah tidak otomatis lunas hanya karena pindah agama. Meskipun hak untuk berpindah agama dijamin undang-undang, kewajiban membayar utang tetap berlaku berdasarkan akad yang sah. Oleh karena itu, jangan percaya mitos bahwa dengan pindah agama, utang di bank syariah akan lunas – kedua hal ini merupakan ranah terpisah yang tidak dapat dicampuradukkan.
Menggunakan alasan agama untuk lari dari tanggung jawab perdata bukan hanya keliru secara hukum, tapi juga mencederai itikad baik Anda sebagai warga negara.
“Tuhan Maha Pengampun atas dosa-dosa hamba-Nya, tapi Bank tidak pernah lupa mencatat utang nasabahnya.”
Masih bingung dengan sengketa perbankan atau butuh pendampingan hukum terkait akad syariah?
Ditulis oleh: Michael Ronaldo QJ Law Firm (Advokat & Konsultan Hukum)
Disclaimer: Artikel ini disusun untuk tujuan edukasi dan tidak merupakan opini hukum yang bersifat mengikat. Setiap kasus memiliki keunikan fakta. Konsultasikan dengan ahli hukum untuk pendampingan spesifik.